Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perindustrian dan sektor terkait memperkuat regulasi TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) untuk industri alat kesehatan dan alat diagnostik in vitro, dengan dasar hukum seperti Peraturan Menteri Perindustrian No. 31 Tahun 2022 yang mengatur tata cara penghitungan TKDN alkes.
Kebijakan ini dilatarbelakangi oleh target peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan pengurangan ketergantungan pada impor, di mana sektor alkes salah satu fokus utama. Namun sekaligus muncul sorotan dari pelaku industri bahwa implementasi, hitungan, dan konsistensi regulasi perlu pembenahan untuk tidak memberatkan produsen lokal.
Cari Berita Lengkap-nya? Klik Disini →
Ulasan & Opini
Kebijakan TKDN untuk industri alat kesehatan adalah langkah strategis yang sangat relevan dalam konteks kemandirian industri nasional dan ketahanan kesehatan. Beberapa poin yang saya anggap penting, yaitu:
- Dengan regulasi TKDN yang lebih jelas dan diterapkan, produk alat kesehatan buatan Indonesia punya peluang untuk tumbuh memperkuat rantai pasok lokal, membuka lapangan kerja, dan mengurangi devisa yang keluar untuk impor. Ini selaras dengan data bahwa penyerapan produk dalam negeri di sektor alkes meningkat signifikan.
- Meskipun regulasi sudah ada (seperti Permenperin No. 31/2022), pelaksanaan di lapangan masih menemui hambatan — misalnya kelengkapan bahan baku lokal, standar kualitas produk, skala produksi, serta skema verifikasi TKDN yang terkadang kompleks. Pelaku industri menyuarakan bahwa regulasi perlu “kuat tapi fleksibel”.
Langkah yang sebaiknya dilakukan:
1. Pemerintah perlu memastikan bahwa regulasi TKDN dilengkapi dengan insentif yang nyata (misalnya pembiayaan, sertifikasi, insentif pajak) untuk produsen lokal agar mereka bisa naik skala dan memenuhi standar.
2. Produsen lokal harus memperkuat kapabilitas R&D, meningkatkan kualitas produk, dan membangun kemitraan dengan pengguna (misalnya rumah sakit, klinik) agar produk dalam negeri benar-benar memenuhi kebutuhan pasar.
3. Pengguna produk (instansi kesehatan, rumah sakit, pengadaan pemerintah) perlu memberikan preferensi dan kepercayaan terhadap produk lokal yang sudah memenuhi TKDN, agar siklus produksi lokal bisa terbentuk dan berkembang.
Kebijakan ini adalah arah yang tepat dan penting, namun suksesnya sangat bergantung pada kolaborasi antara regulator, industri, dan pengguna akhir. Jika ketiga aktor ini melakukan perannya dengan baik, maka industri alat kesehatan dalam negeri bisa naik kelas. Bukan hanya untuk pasar dalam negeri, tetapi juga kompetitif secara global.
Pihak yang Paling Merasakan Dampak Kebijakan Ini
Kebijakan baru terkait Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) di industri alat kesehatan membawa dampak yang luas, baik bagi pemerintah, pelaku industri, maupun masyarakat.
Regulasi ini bukan hanya menyentuh aspek ekonomi, tetapi juga berdampak pada arah pembangunan sistem kesehatan nasional yang lebih mandiri.
Berikut pihak-pihak yang paling merasakan dampak dan manfaat dari kebijakan tersebut, beserta alasannya dan langkah yang sebaiknya mereka ambil:
1. Produsen Alat Kesehatan Dalam Negeri
Mereka menjadi penerima manfaat langsung karena kebijakan ini mendorong penggunaan produk lokal dalam pengadaan alat kesehatan nasional.
Langkah yang Sebaiknya Dilakukan: Meningkatkan inovasi, kualitas produk, serta transparansi komponen lokal agar dapat bersaing dengan produk impor dan memenuhi standar kesehatan global.
2. Pemerintah dan Kementerian Terkait (Kemenperin, Kemenkes, LKPP)
Pemerintah menjadi penggerak utama dan penanggung jawab keberhasilan implementasi kebijakan TKDN, sekaligus penjaga keseimbangan antara kepentingan industri dan kebutuhan kesehatan publik.
Langkah yang Sebaiknya Dilakukan: Memastikan sistem sertifikasi TKDN berjalan transparan dan efisien, serta memberikan insentif nyata bagi industri yang memenuhi target komponen lokal.
3. Rumah Sakit dan Fasilitas Kesehatan
Mereka adalah pengguna utama produk alat kesehatan dan akan merasakan perubahan dalam rantai pasok, harga, dan ketersediaan produk lokal.
Langkah yang Sebaiknya Dilakukan: Mulai mengadaptasi penggunaan alat kesehatan lokal dengan memperhatikan kualitas dan keandalannya, serta memberi masukan kepada produsen untuk perbaikan berkelanjutan.
4. Pelaku Industri Komponen dan Bahan Baku Lokal
Peningkatan TKDN otomatis membuka peluang besar bagi penyedia bahan baku dan komponen dalam negeri untuk terlibat lebih dalam di rantai pasok industri alat kesehatan.
Langkah yang Sebaiknya Dilakukan: Memperkuat kemampuan produksi, sertifikasi mutu, serta membangun kemitraan strategis dengan produsen utama agar ekosistem industri lokal menjadi lebih kuat dan berkelanjutan.
5. Masyarakat dan Pasien di Indonesia
Dalam jangka panjang, masyarakat akan menikmati manfaat berupa harga alat kesehatan yang lebih kompetitif dan ketersediaan produk yang lebih merata, terutama di daerah terpencil.
Langkah yang Sebaiknya Dilakukan: Mendukung penggunaan produk lokal dan berpartisipasi dalam mengedukasi publik mengenai pentingnya kemandirian alat kesehatan dalam negeri.
Kebijakan TKDN alat kesehatan memang bukan tanpa tantangan, tetapi dampaknya yang luas menunjukkan arah positif bagi perekonomian dan ketahanan sistem kesehatan nasional.
Jika seluruh pihak berperan aktif sesuai perannya, kebijakan ini tidak hanya akan memperkuat industri lokal, tetapi juga memastikan bahwa masyarakat Indonesia dapat mengakses layanan kesehatan yang lebih mandiri, inovatif, dan berkelanjutan.
Bagaimana Menurut Anda?