UMR, UMK, dan UMP: Ternyata Beda Banget! Mana yang Sebenarnya Dipakai Perusahaan?

Kalau kamu sering cari info gaji atau mau melamar kerja di pabrik, kantor, atau perusahaan mana pun, pasti pernah dengar istilah UMR, UMK, dan UMP. Ketiga istilah ini sering banget dipakai bergantian, sampai banyak orang yang mengira semuanya sama. Padahal, aturan resminya beda dan cara perusahaan menerapkannya juga nggak selalu sama.

Apa Itu UMR, UMK, dan UMP?

Nah, biar nggak bingung lagi, yuk kita bahas apa sih perbedaan UMR, UMK, dan UMP, serta mana yang sebenarnya dipakai perusahaan saat menentukan gaji karyawan.

1. UMR (Upah Minimum Regional)

Sebenarnya, UMR adalah istilah lama. Secara hukum, istilah ini sudah nggak digunakan lagi sejak tahun 2000-an, tapi tetap populer di masyarakat.

Jadi, kalau kamu dengar “UMR Jakarta”, itu sebenarnya orang sedang menyebut UMP atau UMK — bukan UMR versi resmi.

UMR kini dibagi menjadi dua:

• UMR Tingkat I → menjadi UMP
• UMR Tingkat II → menjadi UMK

Itulah kenapa UMR masih sering muncul dalam percakapan sehari-hari.

2. UMP (Upah Minimum Provinsi)

Ini adalah upah minimum satu provinsi, ditetapkan oleh Gubernur.
Contoh:

• UMP DKI Jakarta
• UMP Jawa Barat
• UMP Banten

Biasanya diumumkan setiap 1 November tiap tahun, dan UMP ini adalah batas minimum paling dasar di sebuah provinsi.

3. UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota)

UMK berlaku untuk kabupaten atau kota tertentu, dan biasanya lebih tinggi dari UMP, terutama di daerah industri.

Contoh:

• UMK Bekasi
• UMK Karawang
• UMK Gresik
• UMK Surabaya

UMK biasanya diumumkan setelah UMP, dan ditetapkan berdasarkan rekomendasi kepala daerah + Dewan Pengupahan.

📌 Perbedaan UMR, UMK, dan UMP:

Untuk memudahkan, berikut tabel perbandingan:

Istilah	Status Hukum	Wilayah Berlaku	Penetap
UMR	Istilah lama (sudah tidak digunakan secara resmi)	Provinsi & Kabupaten/Kota	Gubernur/Pejabat setempat (dulu)
UMP	Resmi	Provinsi	Gubernur
UMK	Resmi	Kabupaten/Kota	Gubernur (atas rekomendasi daerah)

Perbedaan UMR, UMK, dan UMP adalah: UMR merupakan istilah lama yang sudah diganti. UMP adalah upah minimum provinsi, sementara UMK adalah upah minimum kabupaten/kota. Perusahaan wajib mengikuti UMK jika daerahnya memiliki UMK, dan mengikuti UMP jika daerah tersebut tidak memiliki UMK.

🧭 Jadi… Perusahaan Menggunakan yang Mana?

Jawaban sederhananya:
👉 Perusahaan wajib mengikuti UMK jika daerah tersebut memiliki UMK.
👉 Jika daerah tidak punya UMK, maka perusahaan mengikuti UMP.

Contohnya:

• Perusahaan di Bekasi → ikut UMK Bekasi, bukan UMP Jawa Barat.
• Perusahaan di Bandung Kota → ikut UMK Bandung.
• Perusahaan di Sukabumi Kabupaten (jika tidak ada UMK) → ikut UMP Jawa Barat.

Jadi, perusahaan tidak boleh asal pilih dan tidak bisa “turun tingkat”. Aturannya jelas: yang dipakai adalah upah minimum tertinggi yang berlaku di wilayah tersebut.