Pencanangan program Magang Nasional 2025 oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menuai pujian sekaligus kritik dari publik.
Selain konsekuensi terhadap peserta magang, sejumlah suara netizen menyoroti dampak pada mentor di perusahaan mengaku program ini menambah pekerjaan dan tekanan terhadap pembimbing magang. Isu ini menjadi perbincangan hangat sejak gelombang pertama resmi diluncurkan Oktober 2025.
Cari berita lengkap-nya? Klik disini →
Fakta Utama Berita
- Program Magang Nasional Batch I dimulai dengan kuota 20.000 peserta. Peserta akan dibimbing mentor dari perusahaan selama 6 bulan magang, dan menerima uang saku setara upah minimum kabupaten/kota (UMP/UMK).
- Kemnaker menegaskan sistem pengawasan: para peserta wajib mencatat aktivitas harian melalui platform yang disiapkan, dan perusahaan wajib menugaskan mentor untuk membimbing.
- Pengawasan dan kanal pengaduan disiapkan agar magang tidak menjadi sarana eksploitasi.
- Program ini mendapat dukungan kuat sebagai cara menekan pengangguran lulusan baru (fresh graduate).
- Skema lanjutan: Pemerintah memberi sinyal program ini akan berlanjut hingga 2026 sebagai bagian dari program jangka panjang.
Reaksi Publik & Media Sosial
Publik di media sosial dan media daring menyuarakan keprihatinan terhadap potensi beban tambahan bagi mentor perusahaan. Beberapa komentar menyebut bahwa penugasan mentor menjadi “tugas resmi tambahan” di tengah pekerjaan rutin mereka.
Ada juga ketakutan dari sebagian netizen bahwa mentor akan menjadi beban karena selain membimbing peserta magang intensif, juga harus memonitor dokumen dan administrasi kegiatan peserta, sambil tetap menjalankan tugas harian.
Sebagian pihak lainnya menyoroti bahwa peran mentor seringkali diabaikan dalam desain program: meskipun ada imbauan pendampingan, belum jelas seberapa “mentoring” itu nyata dan berkualitas.
Namun, tidak semua bersikap negatif. Sejumlah profesional menyambut baik magang nasional. Mereka melihat ini sebagai peluang bagi mentor untuk melatih talenta muda dan membangun tim masa depan, serta memperkuat kolaborasi antara perusahaan dan pemerintah.
Contoh opininya: PKS menyatakan program magang perlu memastikan mentor, modul pelatihan, dan evaluasi berkala agar magang “benar-benar proses pembelajaran”, bukan sekadar tenaga kerja murah.
Di sisi lain, Menaker menegaskan bahwa sistem pengawasan (monev) dan kanal pengaduan akan memastikan durasi mentoring berjalan sesuai rencana.
Penyebab Reaksi Publik
- Faktor emosional
Mentor merasa terancam diminta tugas ekstra tanpa kompensasi jelas, sehingga muncul resistensi dari perusahaan dan pekerja senior. - Sosial
Budaya magang di Indonesia masih banyak dilihat sebagai “magang kerja” bukan kesempatan nyata mentoring, jadi publik khawatir program ini akan mengeksploitasi tenaga kerja muda. - Politik / kebijakan
Karena program ini digagas pemerintah, kritiknya bersifat lebih tajam—orang khawatir inisiatif “gratis tenaga kerja” bisa menjadi beban negara maupun sektor swasta. - Budaya kerja
Banyak perusahaan yang belum terbiasa menyiapkan mentor terlatih. Bila mentor hanya “dipanggil” untuk memenuhi syarat pengaduan, kualitas magang bisa rendah.
Potensi Dampak
- Kualitas magang turun: Jika mentor kewalahan, bimbingan bisa setengah hati, tidak menyerap ilmu yang bermakna bagi peserta.
- Turnover mentor tinggi: Perusahaan bisa enggan menyiapkan mentor karena beban tambahan, terutama di usaha kecil.
- Publikasi negatif: Kritik publik bisa menggerus kepercayaan terhadap program. Jika dibiarkan, bisa menghambat rekrutmen perusahaan di batch berikutnya.
- Reformasi kebijakan: Tekanan publik bisa mendorong Kemnaker memperbaiki detail program, misalnya insentif khusus untuk mentor, atau jam kerja magang formal.
Reaksi publik terhadap program Magang Nasional sangat beragam. Meski program ini punya potensi besar untuk menekan pengangguran lulusan muda dan membangun talenta masa depan, kekhawatiran tentang beban kerja mentor menunjukkan bahwa perlu ada keseimbangan kebijakan antara memberi pengalaman magang dan menjaga kualitas bimbingan.
Jika kemnaker dan perusahaan dapat menanggapi kritik ini dengan serius, misalnya memberi insentif untuk mentor dan memperkuat sistem pengawasan oleh pemerintah sendiri, program magang nasional bisa menjadi win-win solution: manfaat nyata bagi peserta, tanpa mengorbankan tenaga kerja senior ataupun mentor.
Marilah kita terus mengawal implementasi program ini dengan konstruktif agar pengalaman magang benar-benar bermanfaat, adil, dan produktif bagi semua pihak.