Pemerintah Diminta Pastikan Magang Nasional Tidak Jadi Eksploitasi

Program Magang Nasional

Program Magang Nasional yang diluncurkan pemerintah bertujuan menjembatani lulusan baru dengan dunia kerja. Kuota batch II mencapai 80.000 peserta, dengan durasi magang 6 bulan dan kompensasi setara UMP plus jaminan BPJS (JKK & JKM).

Namun, serikat pekerja (ASPIRASI) mengingatkan agar program ini tidak disalahgunakan perusahaan untuk menghindari kewajiban ketenagakerjaan.

Cari Berita Lengkap-nya? Klik Disini →

Aspirasi Untuk Program Magang Dari Pemerintah

Mereka, dalam hal ini adalah serikat pekerja menekankan hal-hal berikut ini:

1. Magang harus menjadi jembatan menuju pekerjaan layak, bukan alat eksploitasi.
2. Perlu pengawasan ketat, batas waktu jelas, dan larangan mengganti pekerja tetap dengan peserta magang.
3. Peserta sebaiknya mendapat prioritas rekrutmen setelah program selesai.

Kementerian Ketenagakerjaan menyiapkan sistem monitoring & kanal pengaduan, serta mewajibkan perusahaan menyediakan mentor agar magang benar-benar menjadi sarana pembelajaran.

Perbandingan dengan Negara Lain

1. Jepang – Technical Intern Training Program (TITP)

• Durasi: 3–5 tahun, fokus pelatihan teknis.
• Peserta mendapat gaji, asrama, dan pelatihan keterampilan.
• Pengawasan ketat oleh lembaga resmi (OTIT).

Kekurangan: Peserta asing harus pulang setelah kontrak selesai, tidak ada jenjang karir permanen.

2. Jerman – Ausbildung

• Durasi: 2–3 tahun, berbasis pendidikan vokasi.
• Peserta mendapat sertifikat keahlian internasional dan peluang karir permanen.
• Gaji awal sekitar €927–€1200/bulan, naik tiap tahun.

Setelah lulus, bisa bekerja penuh waktu dengan gaji lebih tinggi.

3. Indonesia – Magang Nasional

• Durasi: 6 bulan, gaji setara UMP.
• Fokus: memberi pengalaman kerja
• Rawan disalahgunakan jika pengawasan lemah.

Tidak ada jaminan karir permanen, meski ada dorongan agar peserta direkrut setelah magang.

Negara seperti Jerman dan Jepang menempatkan magang sebagai program pelatihan profesional jangka panjang dengan sertifikasi dan peluang karir. Indonesia masih dalam tahap awal, sehingga pengawasan dan desain program menjadi kunci agar tidak berubah menjadi “pekerjaan murah” tanpa manfaat nyata.

Penutup

Program Magang Nasional adalah langkah strategis untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja muda. Namun, tanpa pengawasan yang kuat, program ini berpotensi menjadi celah eksploitasi. Belajar dari Jepang dan Jerman, Indonesia perlu memastikan magang bukan sekadar pekerjaan murah, tetapi sarana pengembangan karir yang berkelanjutan.

Bagaimaan Menurut Anda?